Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?

Jakarta (ANTARA) - Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang lebih fleksibel dan realistis.

Menurut Presiden, aturan TKDN perlu menyesuaikan dengan kondisi di lapangan agar tidak menghambat daya saing industri nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, industri kita malah bisa kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo di hadapan para pelaku usaha dan pemangku kebijakan.

Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar mendukung pertumbuhan industri dalam negeri tanpa membebani pelaku usaha.

Baca juga: Pengamat usulkan solusi hadapi tarif AS selain pengurangan TKDN

Apa itu TKDN?

TKDN merupakan singkatan dari Tingkat Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi bahan baku, tenaga kerja, dan proses produksi dari dalam negeri yang digunakan dalam sebuah produk atau jasa. Semakin tinggi nilai TKDN, artinya semakin banyak elemen lokal yang terlibat dalam pembuatan produk tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:

1. Komponen dalam negeri pada barang
2. Komponen dalam negeri pada jasa
3. Gabungan komponen dalam negeri pada barang dan jasa

Salah satu tujuan utama program TKDN adalah memberdayakan industri dalam negeri agar lebih kuat dan kompetitif. Sehingga, pemerintah telah menetapkan batas minimal TKDN yang harus dipenuhi oleh suatu produk.

Saat ini, batas minimal TKDN di...