Pemerintah Beberkan Dampak Geber KUR ke UMKM

Jakarta -

Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gede Edy Prasetya mengatakan, kredit usaha rakyat (KUR) lebih fleksibel untuk masuk ke seluruh kebijakan yang ada di pemerintah. Edy bilang, setiap kebijakan pemerintah, terutama terkait usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa disusupi oleh KUR.

Selain itu, Edy menyampaikan bahwa kesenjangan pendanaan (financial gap) saat ini berada di angka Rp 1.605 triliun potensinya. Edy menyebut dengan angka financial gap yang masih besar, masih banyak potensi yang digarap.

"Masyarakat yang belum menikmati akses pembiayaan juga masih besar sekali. Jadi kalau kita lihat besarnya Rp 1.605 triliun," ujar Edy dalam paparannya di acara KUR Meets The Press, Rabu (13/11/2024).

Selain itu, Edy menyampaikan bahwa sejauh ini PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI secara nasional telah menyalurkan KUR kurang lebih sebesar Rp 180 triliun.

"Jadi, BRI ini menyalurkan kira-kira hampir Rp 1 triliun setiap hari. Bayangkan saja, Rp 1 triliun setiap hari. Itu angka yang cukup fantastis, hampir kira-kira 60.000-70.000 nasabah. Kalau tidak dilakukan dengan menggunakan sistem yang baik, itu tidak akan bisa berjalan dengan baik," ujar Edy.

Hasil dari kebijakan ini, Edy merinci bahwa program KUR memberikan efek positif terhadap penerima KUR dengan peningkatan keuntungan sebesar 32% di setiap usaha.

"Kemudian, juga mendapatkan peningkatan pendapatan. Dari ketika mereka sebelum dan sesudah, itu ternyata peningkatan pendapatan mereka itu 28,8%. Kemudian, kalau kita lihat dari hasil share on food expenditure, dari hasil sesuai dengan hukum Engel atau Engel Law, menyatakan semakin tinggi pendapatan seseorang, maka porsi biaya bel...