Mengapa Pasal Suap dan Pasal Kerugian Negara Bisa Dipakai Bersamaan di Kasus Kuota Haji

PAKAR hukum tata negara Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri peran dari para pelaku korupsi kuota haji 2024. Alasannya, penelurusan itu agar lembaga antirasuah bisa menggunakan pasal suap dalam kasus ini.

"Ada mungkin yang bisa disasar dengan pasal suap, ada yang bisa disasar dengan pasal kerugian keuangan negara," kata Herdiansyah saat dihubungi Sabtu, 11 Oktober 2025.

Menurut Herdiansyah, penggunaan pasal kerugian negara masih belum cukup untuk menjerat para pelaku korupsi kuota haji. Sebab, kata dia, permasalahan ini terdapat skema jual beli kuota haji tambahan dari Kementerian Agama kepada ratusan biro haji.

"Kalau kemudian hanya bertumpu pada pasal kerugian keuangan negara artinya kita abai dengan pasal suap itu, padahal ini menyangkut dengan jual beli atau transaksi kuota impor haji," ujar dia.

Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan sebelumnya bahwa lembaganya tidak akan menggunakan pasal suap dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. KPK menyidik kasus ini dengan menggunakan pasal tentang kerugian negara.

Menurut Asep, dalam upaya penyidikan kasus korupsi kuota haji, pihaknya ingin ada perbaikan sistem. Jika menggunakan pasal suap hanya berhenti pada pembuktian praktik kongkalikong jual-beli kuota. "Suap itu lebih mudah," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 1 Oktober 2025.

Asep mengatakan, pembuktian unsur suap hanya berhenti pada adanya pertemuan keinginan atau meeting of mind, antara pemberi suap dengan si penerima suap. "Keinginannya kemudian diwujudkan dan ada pertukaran sejumlah uang atau benda atau apapun itu. Hanya sampai di situ," kata Asep.

Sementara jika menggunakan pasal kerugian negara, Asep mengatakan, kasus ko...