1 tahun yg lalu

Kemenperin Tegaskan TKDN ICT Belum Berlaku di RI

Jakarta -

Pemerintah Indonesia mengirim tim ke Amerika Serikat (AS) untuk negosiasi terkait tarif resiprokal dari Presiden Donald Trump. Tim negosiasi dikabarkan menawarkan relaksasi terhadap kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada information Communication and Technology (ICT) asal AS.

Terkait ini, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arief menyebut saat ini belum ada kebijakan menyangkut TKDN ICT.

Regulasi yang kini berlaku adalah kebijakan TKDN bagi produk akhir manufaktur yang dibeli melalui belanja APBN, APBD, BUMN dan BUMD.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sedangkan kebijakan TKDN HKT (handphone, komputer genggam dan tablet) diberlakukan bagi produk Handphone, Komputer Genggam dan Tablet yang diproduksi industri dalam negeri maupun impor dan agar bisa diperjualbelikan di pasar domestik terutama dibeli oleh rumah tangga dan swasta," ujar Febri dalam keterangan tertulis, Selasa (22/4/2025).

Dengan kata lain belum ada regulasi TKDN ICT. Oleh karena itu Febri mempertanyakan jika ada Kementerian/Lembaga yang berniat melakukan deregulasi untuk aturan yang belum ada.

"Jadi, regulasi TKDN ICT belum ada, terus apanya akan di deregulasi? Bagaimana kantor K/L lain akan menderegulasi jika aturannya saja belum ada? Mungkin maksudnya ingin membuat kebijakan TKDN baru terkait ICT seperti kebijakan TKDN HKT untuk memfasilitasi empat perusahaan Amerika," terang Febri.

Selama ini kebutuhan server untuk data center dalam negeri, baik yang dibeli pemerintah dan swasta, dipenuhi melalui impor dan tidak membutuhkan kebijakan TKDN. Febri menyebut industri dalam negeri belum mampu memproduksi produk server tersebut.

Sebagai informasi, Kemenko Perekonomian memasukkan relaksasi TKDN ICT ke dalam isu negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Isu ini diangkat untuk memfasilitas...

Baca Seluruh Artikel