Dorong Ekonomi Tak Cukup Hanya Fiskal, Reformasi Sektor Riil Perlu Dilakukan

Jakarta -

Upaya pemerintah mengatasi masalah stagnasi ekonomi dengan mengandalkan kebijakan fiskal dinilai belum cukup. Pasalnya permasalahan utama ada pada sektor riil yang masih berat dengan masalah kebijakan dan lingkungan bisnis yang belum kondusif.

Hal itu dikatakan Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha Maghfiruha Rachhbini. Menurutnya, kebijakan menempatkan dana pemerintah Rp 200 triliun ke perbankan yang ditujukan untuk meningkatkan likuiditas agar mendorong sektor riil, tidak serta-merta akan menyelesaikan masalah.

"Kebijakan hanya menggeser dana dari BI ke perbankan yang ditujukan untuk meningkatkan likuiditas agar mendorong sektor riil, tidak serta-merta akan menyelesaikan masalah di saat permintaan masyarakat sedang turun karena daya beli sedang turun, juga di sisi suplai sektor riil sedang melambat di tengah ketidakpastian yang tinggi," kata Eisha dalam keterangan tertulis, Minggu (28/9/2025).

Berdasarkan data yang dihimpun, sektor riil mengalami pelemahan dengan penjualan kendaraan turun (wholesale -8,6% dan retail -9,5% pada Januari-Juni 2025), PMI manufaktur di zona kontraksi selama triwulan II-2025, serta investasi asing langsung (FDI) menurun menjadi Rp 202,2 triliun akibat ketegangan geopolitik, proteksionisme dan kompetisi menarik modal global.

Permintaan domestik juga melemah tercermin dari konsumsi rumah tangga yang melambat, inflasi meningkat pada Januari-Juli 2025 sebesar 2,37%, serta meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebesar 32% pada semester I-2025 yang dinilai semakin menekan daya beli masyarakat.

Kebijakan fiskal dalam hal ini pengelolaan keuangan negara melalui APBN sebagai instrumen dalam mendorong stabilitas ekonomi, kata Eisha, seharusnya menjaga keseimbangan ekonomi, bukan membanjiri likuiditas.

"Membanjiri ...