Dirjen Pajak Minta Nambah Anggaran Jadi Rp 6,26 Triliun

Jakarta -

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto mengusulkan tambahan anggaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi sebesar Rp 6,26 triliun di 2026. Jumlah itu bertambah Rp 1,79 triliun dibandingkan pagu awal Rp 4,47 triliun.

"Pagu indikatif DJP tahun 2026 sebesar Rp 4.479.079.738.000. Usulan tambahan anggaran DJP tahun anggaran 2026 sebesar Rp 1.790.572.929.000. Total pagu DJP tahun 2026 sebesar Rp 6.269.652.667.000," kata Bimo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Senin (14/7/2025).

Bimo menjelaskan, rasio anggaran DJP terhadap penerimaan pajak memang mengalami tren penurunan saat target penerimaan pajak semakin tinggi dalam lima tahun terakhir. Cost of tax collection Indonesia selama lima tahun terakhir juga disebut lebih rendah dibandingkan negara-negara sekitar di Asia seperti Filipina dan India.

"Ini cost of tax collection ratio kami. Ini konsisten kita bisa mengefisienkan diri. Jadi dibanding 5 tahun terakhir, kami konsisten turun. Posisinya kalau kita benchmark dengan kinerja otoritas perpajakan di Asia maupun di negara tetangga kita di ASEAN ini memang kita pada posisi yang relatif sudah bisa efisien dibanding Filipina, India dan China," tuturnya.

"Memang di negara-negara yang sudah cukup mature sistem administrasi perpajakannya seperti Australia atau Amerika, kita memang masih jauh. Rata-rata cost of tax collection ratio kita hari ini setelah 2 tahun terakhir itu di bawah 1% dari GDP. Apa sih komponen dari cost of tax collection ratio? Ini tentu saja gaji dan tunjangan kinerja, belanja barang dan belanja modal," tambah dia

Tahun 2021 anggaran DJP tercatat sebesar Rp 7,8 triliun, lalu turun menjadi Rp 7,15 triliun di tahun 2025. Pemerintah lalu melakukan efisiensi sehingga anggarannya makin turun menjadi Rp 5,01 triliun.

...