Bola Panas Utang Kereta Cepat, dari Jokowi ke Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA - Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terus berpolemik. Beberapa pihak saling lempar tanggung jawab atas pembayaran utang lebih dari Rp116 triliun.

Terkini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisinya agar APBN tak ikut menanggung utang KCJB atau Whoosh. Sebagaimana diketahui, konsorsium BUMN pada PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) kini sudah berada di bawah Danantara.

Purbaya menekankan bahwa saat ini pun dividen BUMN sudah tidak lagi masuk ke pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada APBN, melainkan ke Danantara. Dia menyebut dividen BUMN, apabila merujuk ke UU APBN 2025 sebesar Rp90 triliun, harusnya cukup untuk menutupi pembayaran utang proyek tersebut setiap tahunnya.

"Itu cukup untuk menutupi Rp2 triliun bayaran tahunan. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak," terangnya kepada wartawan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu (15/10/2025). 

Purbaya mengeklaim bahwa CEO Danantara, Rosan Roeslani yang hadir di pertemuan tersebut menyetujui sikap otoritas fiskal. Dia menyebut Danantara akan mempelajari lebih lanjut skema-skema yang bisa digunakan untuk menyelesaikan utang proyek KCJB. 

Dalam perkembangan sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan penyelesaian utang Whoosh sudah masuk dalam rencana kerja PT Danantara Asset Management (Persero).

Danantara Asset Management rencananya akan merestrukturisasi empat sektor bisnis BUMN, yakni maskapai penerbangan, infrastruktur manufaktur baja, proyek kereta api cepat dan sektor asuransi pada semester II/2025.

“Ini sedang dijajaki, sedang kita lakukan penjajakan. Tentu akan kami bereskan proses it...